web analytics

Single Blog Title

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017

PAS Final – Cara Pas Bebas Sanksi Pajak

Oleh : Harisman Isa Mohamad

Dasar Hukum :
Undang – Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PP No. 36 tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan tarif PPh Final adalah intisari dari PMK 165 tahun 2017, pemerintah berupaya memberikan fasilitas pembebasan sanksi administrasi bagi para peserta TA dan Non TA atas harta yg luput atau kurang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta dimana harta tersebut diperoleh dalam rentang tahun 1985 s.d 2015
Pemerintah menurut hemat penulis bermain dengan cerdik dengan adanya peraturan ini, apa yang dimaksud dengan cerdik,sebelum penulis akan memaparkan kecerdikan pemerintah, maka akan kami uraikan penjelasan secara ringkas mengenai apa itu PAS Final sebagai berikut :

1. PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.
2. PAS – Final berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

3. Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)
Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final
1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

4. Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:
Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
I. bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
II. daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
III. daftar Utang serta dokumen pendukung;
IV. dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.
5. PAS Final dapat diajukan pada

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.
Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Sekilas adanya PAS Final seolah-olah adalah Tax Amnesty Jilid Dua , karena dibuka lagi kesempatan untuk para Wajib Pajak untuk menyampaikan kembali pengakuan dosa atas kewajiban perpajakannya masa lampau. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena dalam aturan ini dimungkinkan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan harta-harta yang mereka peroleh selama ini. Namun terlepas dari sudut pandang dan kontroversi tentang munculnya aturan dalam PMK No. 165 ini penulis melihat sebaliknya bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak bermain dengan cerdik memanfaatkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak terkait sanksi bagi peserta Tax amnesti dan bukan peserta Tax Amnesti. Apa itu ?

1. Dengan adanya data yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan basis data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak maka maka pemerintah semakin percaya diri akan banyaknya peluang atau potensi perpajakan yang akan didapatkan, terlebih di 2018 Automatic Exchange of Information (AEOI) antar negara akan diberlakukan dan juga hilangnya kerahasiaan data perbankan / keuangan untuk kepentingan perpajakan.
2. Ditjen Pajak untuk menyukseskan program PAS Final ini pastinya setelah memperoleh data yang akurat maka kemungkinan masuknya penerimaan negara semakin besar ,

Contoh:
Franco , pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, tidak mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan 2010. Nilai tabungan itu sebesar Rp 2 Miliar. Franco kuatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA yang sanksinya sebesar 200% atau 2% bulan . Apa yang bisa Franco lakukan?
JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL
(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)
PENGHASILAN Rp 2.000.000.000
PPH FINAL
Rp 2.000.000.000 x 30%= Rp 600.000.000
(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA
(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)
PENGHASILAN Rp 2.000.000.000
PPH FINAL
Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000
(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)
DITAMBAH SANKSI
Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000
(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maks. 24 bulan)
Misal ditemukan pada tahun 2018 , dan hartanya diperoleh tahun 2010, maka sanksinya adalah :
Rp 600.000.000 x 2% x 24 bulan = 288.000.000

maka DJP melalui AR nya akan berkirim surat kepada Franco tersebut agar mengikuti program PAS Final untuk menghindari sanksi-sanksi pasca TA bila suatu waktu dilakukan pemeriksaan.

3. Cara seperti ini pastinya selain menguntungkan DJP juga memberikan early warning kepada wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP, WP diberikan pilihan yang jauh lebih ringan risikonya dengan memilih mengikuti program PAS Final.

Kita lihat saja nanti di tahun 2018 apakah akan terjadi lagi antusiasme wajib pajak pada saat tax amnesti 2016 atau sebaliknya menjadi antitesis pemerintah dari aturan ini? Patut untuk kita simak bersama.

Dimuat pada majalah pajak desember 2017

Leave a Reply